Pasangan 3 Capres-Cawapres Sudah Ditetapkan KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pasangan Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud, dan Anies-Muhaimin menjadi calon presiden dan wakil presiden yang akan berkompetisi dalam Pilpres 2024.Setelahnya KPU akan menggelar pengundian nomor urut pasangan Capres-Cawapres, Selasa (14/11/2023) sore.

Penetapan Capres-Cawapres tersebut merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) yang sudah direvisi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.Dalam putusan tersebut MK memutuskan syarat capres-cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan tersebut pun menjadi jalan yang memuluskan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres pendamping Prabowo Subianto.KPU pun lewat Keputusan KPU RI Nomor 1632 Tahun 2023 memutuskan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ketiga pasangan tersebut dinilai KPU sudah memenuhi syarat.”Telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu serentak 2024,” kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik dalam jumpa pers, Senin sore.Meskipun KPU sudah menetapkan 3 pasangan Capres-Cawapres, persoalan soal usia Cawapres yang sebelumnya bergulir di MK belum sepenuhnya usai.

Terlebih setelah MKMK memutuskan Anwar Usman selaku hakim konstitusi dinyatakan menyatakan pelanggaran etik berat dan membuat paman Gibran Rakabuming tersebut dipecat dari jabatan Ketua MK.Meskipun, putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat, tetapi masih ada gugatan terkait persoalan tersebut.

Sebelumnya Perkumpulan Advokat Muda Sriwijaya (AMUNISI) mengajukan permohonan uji materiil di Mahkamah Agung (MA) pada Jumat (10/11/2023) kemarin.Ketua Tim Uji Materi AMUNISI, Kurnia Saleh, menegaskan permohonan tersebut merupakan respons dari polemik Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres-cawapres.Perlu diketahui, putusan MK nomor 90 menjadi dasar hukum KPU melakukan revisi terhadap PKPU 23/2023.

Menurut Kurnia, polemik ini sudah mencoreng demokrasi yang sudah berjalan selama ini.”Kita tinggal menunggu apakah MA juga masuk dalam skandal tersebut yang berdampak pada pembusukan demokrasi,” katanya kepada Tribunnews.com, Sabtu (11/11/2023).Kurnia juga menilai, Majelis Kehormatan MK (MKMK) telah gagal menjalankan tugasnya.

“MKMK hadir bukan untuk membuktikan hakim terbukti melanggar etik, tapi untuk mendorong kesadaran moral para hakim khususnya adik ipar Jokowi untuk mundur, ternyata tidak,” katanya.Karenanya, Kurnia mendesak DPR RI untuk tidak merekomendasikan KPU menerbitkan PKPU pasca-putusan MK nomor 90.

“Kita berharap pada KPU untuk tidak menerbitkan PKPU dengan dasar putusan MK yang cacat moril rupanya dalam hitungan detik diterbitkan PKPU 23/2023.””Nah, jadi kami disini sebenarnya tidak lagi berada pada koridor untuk uji materi sebagai koreksi. Tapi sebagai pembuktian kepada publik, bahwa benar ada pembusukan demokrasi saat ini,” ujar Kurnia.

Tim Advokasi Amunisi Peduli Demokrasi pun melaporkan KPU ke Bawaslu RI buntut penerbitan PKPU Nomor 23 Tahun 2023.Kurnia Saleh mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan KPU merevisi aturan tersebut sebagai tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

“Pembentukan PKPU 23/2023 bagi kami cacat moral, cacat secara institusional, cacat secara formal, dan cacat secara substansial,” kata Kurnia Saleh di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).

Karena itu, Kurnia menegaskan, alasan tersebut yang mendorong pihaknya melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Komisioner KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).Kurnia pun mengatakan ada sejumlah tuntutan yang disampaikannya dalam laporan dugaan pelanggaran KPU ke Bawaslu.

Pertama, meminta Mahkamah Agung (MA) bersikap independen dan merdeka dari segala macam bentuk intervensi dalam memeriksa dan memutus Perkara Pengujian PKPU 23/2023 guna menjaga marwah demokrasi dan sebagai pembuktian Lembaga Mahkamah Agung benar-benar agung.Kedua, meminta KPU RI untuk menunda penetapan pasangan Capres dan Cawapres sampai dengan putusnya uji materi PKPU 23/2023.

“Sebagai bentuk sikap fair, imparsial, impersonal dalam menjalankan pesta demokrasi 2024,” ucapnya.Ketiga, ia meminta kepada Bawaslu untuk bersikap responsif dan menindaklanjuti terhadap segala bentuk kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu termasuk dalam tahapan pembentukan regulasi oleh KPU RI khususnya dalam Pembentukan PKPU 23/2023, yang mengandung cacat hukum serius.

Keempat, meminta kepada seluruh elemen Masyarakat untuk turut mengawal secara aktif penyelenggaraan Pemilu 2024 termasuk mengawasi Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu yang kerap kali melakukan kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) namun lepas dari jerat penegakan hukum.

Menyikapi Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyatakan pihaknya siap menanggapi semua aduan terkait Pemilu 2024 baik yang dilayangkan ke Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).“Jadi, sudah menjadi bagian dari resiko pekerjaan KPU kalau kemudian diadukan ke DKPP, kalau dilaporkan ke Bawaslu,” kata Hasyim di kantornya, Jakarta, Senin (13/11/2023)

Hasyim mengatakan KPU selalu dalam posisi terlapor maupun teradu.Hal itu, kata Hasyim, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.“Posisi KPU selalu ter, terlapor di Bawaslu, termohon di Bawaslu, teradu di DKPP, tergugat di PTUN, di Mahkamah Agung dan termohon hasil sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Maka, ia pun mengatakan KPU siap untuk menanggapi segala kemungkinan aduan dan laporan yang tertuju kepada KPU.KPU juga akan menyiapkan jawaban dan argumentasi apabila laporan atau aduan tersebut dibawa ke meja persidangan.Lebih lanjut Hasyim juga menegaskan, sudah menjadi resiko pihaknya jika harus dilaporkan dalam perkara pemilu. Ia mengatakan pihaknya bakal selalu siao untuk mengikuti sidang atas aduan-aduan itu.

“Jadi sudah menjadi bagian dari risiko pekerjaan KPU kalau diadukan ke DKPP, dilaporkan ke Bawaslu,” katanya.”Tentu saja sekiranya ada akan kami pelajari dan kami akan menyiapkan jawaban atau argumentasi ketika mengikuti persidangan yang digelar lembaga-lembaga tersebut,” ujar Hasyim.

Menyikapi penetapan 3 pasangan Capres-Cawapres, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran berharap agar Pilpres 2024 berjalan fair dan saling menghargai.”Setelah ini kami dan tentu saja kami minta semua pasangan calon, untuk menjalani proses kontestasi ke depan dengan cara-cara yang baik, fair dan saling menghargai,” kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid di Kantor TKN Prabowo-Gibran, Slipi, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Nusron juga turut menyoroti dinamika politik belakangan ini yang menurut pihaknya, telah terjadi narasi-narasi miring dalam upaya dugaan mengeksploitasi satu pasangan tertentu.Menurut dia, dengan adanya penetapan dari KPU RI yang diumumkan sore tadi, narasi itu sudah semestinya dihentikan.”Sebaiknya pihak-pihak yang masih mengeksploitasi narasi-narasi yang provokatif dan mengadu domba dengan alasan apapun supaya dihentikan,” ujar Nusron.

Ke depan kata anggota Bappilu DPP Partai Golkar itu, serahkan segalanya kepada masyarakat.Sebab, pemilik hak penuh dalam pemilu termasuk Pilpres ada di tangan rakyat.”Biarlah rakyat yang menentukan pilihan terbaiknya. Mari bersaing sacara fair, berdemokrasi yang sehat agar suasana pemilu berlangsung secara kondusif,” kata dia.

Pakar Politik, Prof Ikrar Nusa Bhakti menyatakan Gibran Rakabuming tak memiliki etika politik.Pernyataan Prof Ikrar ini berkaca dari proses putusan MK dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia Capres-Cawapres yang berbuntut putusan MKMK yang mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK.

“Kalau kemudian MKMK sudah menunjukkan bahwa pamannya itu melakukan pelanggaran etika berat, pelanggaran berat, etika. Harusnya dia ngerti dong ‘Oh berarti gua menjadi cawapres gara-gara ada pelanggaran berat di MK’,” kata Prof Ikrar saat wawancara khusus di Studio Tribunnews, Komplek Kompas Gramedia, Palmerah, Jakarta pada Senin (13/11/2023).

Menurut Prof Ikrar, jika Gibran sadar proses pencalonannya memiliki kontroversi hingga berujung pemecatan pamannya, semestinya yang bersangkutan mundur dari posisi cawapres.

Gibran lanjut dia, semestinya bertanya ke dirinya sendiri apakah ia layak maju sebagai cawapres ketika prosesnya memunculkan kontroversi.

“Kemudian apakah kemudian kita mau mengatakan, atau bisa mengatakan bahwa Gibran itu tuna etika. Kenapa karena dia tidak memiliki etika politik. Kalau udah tahu, dia tahu dia maju menjadi calon wakil presiden melalui rekayasa hukum yang dilakukan oleh pamannya sendiri, dan itu berarti apakah saya pantas menjadi calon wakil presiden?” tanya Prof Ikrar.

Guru Besar Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI ini kemudian menyinggung sikap calon pemimpin yang seharusnya memiliki etika dan moral politik tinggi.”Nah itu kalau dia memang beretika, dia memiliki moral politik yang tinggi, dia harus yang mundur sebagai anak muda yang punya masa depan politik yang masih panjang,” ungkapnya.”Saya bukan anti-anak muda menjadi politisi atau menjadi calon wakil presiden, tapi yang saya persoalkan itu adalah dia menjadi calon wakil presiden melalui suatu rekayasa hukum yang sudah terbukti yaitu ada pelanggaran besar etik,” jelas Prof Ikrar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like